SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. 

Melihat pentingnya TIK dalam penerapan SPBE, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian pada tanggal 24-25 Juli 2024 di Hotel Santika Depok menyelenggarakan Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan topik “Penerapan Tata Kelola SPBE Lingkup BSIP”. 

Acara ini dilaksanakan secara hibrid, diikuti sekitar 60 peserta daring dan peserta luring sekitar 60 peserta. Acara dibuka oleh Bapak Sekretaris BSIP, Dr.Ir. Haris Syahbuddin, DEA yang hadir secara daring. Hadir sebagai peserta dari BPSI Tanah dan Pupuk yaitu, Moch. Iskandar, Teguh Pribadi Wijaya, dan Ananda Febrian.

Dalam sambutan pembukaan, Bapak Sekretaris BSIP Dr. Haris Syahbuddin, DEA antara lain menyampaikan pentingnya penerapan SPBE menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. "Maksud pengelolaan dari berbasis elektronik ini tentu dalam rangka percepatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya" ujar Haris. Di era perkembangan persaingan global,di era dimana semua orang itu mendapatkan respon yang cepat, dimana semua orang ingin memeiliki arsip-arsip yang non atau paperless tentu pendekatan elektronik ini menjadi sangat penting dalam rangka menuju pemerintahan good government. 

Selanjutnya Haris juga mengharapkan BSIP sebagai role model sebagai lembaga yang besar yang memiliki UPT di seluruh Indonesia dalam pengelolaan SPBE. Tantangan kita adalah sistem updatingnya, dan bagaimana membangun SPBE ini bersama-sama secara “militan” dari UPT di daerah dan pusat, dan tidak parsial.   

Pada koordinasi ini, enam narasumber telah memberikan paparannya, yaitu Dr. Sri Asih Rohmani, Koordinator Perencanaan dan Anggaran Sekretariat BSIP yang memberikan paparan dengan judul “Penerapan Tata Kelola SPBE lingkup BSIP”. Pada paparannya Asih menjelaskan antara lain mengenai: (1) Siklus Pengembangan SPBE; (2) Rangkaian Kegiatan Penerapan Tata Kelola SPBE lingkup BSIP; (3) Dasar Hukum Tata Kelola SPBE; (4) Sasaran dan Tujuan SPBE; (5) Kontribusi SPBE dalam Peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian; (6) Permasalahan SPBE lingkup BSIP; (7) Keamanan Siber; (8) Penerapan Konsep Satu Layanan BSIP.

Pada sesi narasumber kedua, Risza Damayanti, MPA (Kemen PANRB) memberikan paparan dengan judul “Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan”. Pada paparannya Risza menjelaskan antara lain mengenai: (1) SPBE sebagai Leverage Transformasi Digital Nasional; (2) SPBE tidak harus Menambah Aplikasi; (3) Tim Koordinasi SPBE Nasional; (4) Visi Indonesia Emas 2045; (5) Kerangka Transformasi Reformasi Birokrasi; (6) Framework GDRBN 2025-2045; (7) SPBE Submit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia; (8) Tantangan: Keterpaduan Layanan Digital yang Efektif.

Nara sumber ketiga, yaitu Amril Syalim, Ph.D (Fak Ilmu Komputer, UI) memberikan paparan dengan judul “Memahami Jenis-jenis Serangan Siber dan Cara Pencegahannya”. Pada paparannya Amril menjelaskan antara lain mengenai: (1) Statistik Serangan Siber tahun 2023; (2) Definisi Serangan Siber; (3) Jenis-jenis dan Mekanisme Serangan Siber; (4) Aktor Pelaku Serangan Siber; (5) Cara Melindungi Diri dari Serangan Siber; (6) Beberapa Contoh Serangan Siber di Indonesia. 

Nara sumber keempat yaitu dari M. Shafar R. (Pusdatin) memberikan paparan dengan judul “Mitigasi Keamanan Informasi Juli 2024”. Pada paparannya Shafar menjelaskan antara lain: (1) Sistem Kemanan Siber Kementan; (2) Report Simulasi Phising Email Kementan; (3) Cara Kerja Malware Stealer; (4) Rekomendasi Pencegahan.

Nara sumber kelima yaitu Asyhadi Hakim (Pusdatin) memberikan paparan dengan judul “Peta Rencana SPBE Kementan”. Pada paparannya Asyhadi menjelaskan antara lain: (1) Kepentingan Peta Rencana SPBE; (2) Sasaran Program/Strategis Kementan.

Sebagai narasumber terakhir pada ragkaian acara ini yaitu Teuku Ardhianzah Dewantara, S.Kom, M.Kom (Pusdatin) memberikan paparan dengan judul “Konsep Portal Satu Layanan”. Pada paparannya Asyhadi  menjelaskan antara lain: (1) Apa itu Portal Satu Layanan?; (2) Kenapa Harus Integrasi Layanan?; (3) Tujuan SPBE; (4) Portal Pertanian Terintegrasi; (5) Pengembangan 2024.

Pada acara ini, peserta baik daring maupun luring melaksanakan sesi tanya jawab dan diskusi yang berlangsung dengan antusias dan semangat serta memberikan saran dan masukan untuk keberhasilan pengembangan SPBE lingkup BSIP.

Selanjutnya di akhir acara yang merupakan penutupan,  secara resmi dilakukan oleh Koordinator Program dan Anggaran BSIP, Ibu Dr. Sri Asih Rohmani, yang antara lain menyatakan akan mengawal,  membangun dan bahkan implementasi penerapan SPBE di BSIP. Selanjutnya Asih mengatakan pencerahan-pencerahan dari nara sumber yang kompeten di bidangnya sangat bermanfaat. 

Semoga Koordinasi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat bermanfaat untuk pembangunan dan pengembangan SPBE lingkup BSIP dalam melayani masyarakat dan penggunanya demi terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, modern. (M.Is, AFS, Mtm).