PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk

BSIP BERKARYA: WORKSHOP DAN EVALUSI PENGELOLAAN DATA PEGAWAI ASN DAN NON ASN




 BSIP BERKARYA: WORKSHOP DAN EVALUSI PENGELOLAAN DATA PEGAWAI ASN DAN NON ASN

 
BPSI Tanah dan Pupuk ikut hadir dalam Workshop yang diadakan di Ciawi  yang dimulai pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2024, yang berjudul  "Evaluasi Pengelolaan Data ASN dan Non ASN". Aula Bina Karakter Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Bogor menjadi tempat acara tersebut. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja, serta pengelola kepegawaian dari berbagai unit kerja di BSIP. BPSI Tanah dan Pupuk turut serta mengadiri kegiatan ini yaitu Elsanti SP sebagai Kasubbag TU dan Tim Kepegawaian. Workshop bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan data ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Non ASN yang ada di Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. 
Acara  Workshop ini dibuka oleh Sekretaris BSIP, Dr. Haris Syahbuddin, DEA. Haris menjelaskan bahwa per Juni 2024, jumlah ASN di BSIP mencapai 3.571 orang itu perlu kita pahami pentingnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, prima dan kinerja menjadi ukuran keberhasilan dalam menjalankan program-program Kementerian Pertanian saat ini, terutama Program PAT (Perluasan Areal Tanam), oplah, pompanisasi, dan padi gogo. Oleh karena itu menjalankan program pertanian tidak bisa bekerja sendri harus berkoordinasi di setiap bagian. 
Kabag, Kasub dan tim kepegawaian menjadi tempat untuk mendapatkan informasi  penting dalam pengelolaan data kepegawaian baik sebagai landasan untuk efisiensi dan keakuratan data. Workshop ini merupakan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan data ASN dan non ASN agar lebih efektif dan akurat,.Kinerja SDM merupakan tolak ukur utama untuk keberhasilan pada program-program Kementan. Oleh karena itu, tata kelola kepegawaian yang baik menjadi krusial untuk mendukung keberlangsungan dan efektivitas program-program tersebut ujar Haris.
Sekretaris BSIP juga berpesan kepada seluruh pengelola data ASN dan non ASN untuk terus melakukan updating data secara rutin dan berkesinambungan dengan baik, mengingat pengelolaan ini informasinya selalu terjadi perubahan. Selanjutnya, BSIP juga turut mendatangkan narasumber, berbagi materi terkait kebijakan pengadaan ASN. Aba Subagja, Plt. Deputi SDM Apartur/Asdep Perencana Jabatan Perencana Pengadaan SDM Aparatur PAN RB. Kesempatan kali ini, beliau juga menyampaikan jumlah ASN per Mei 2024 sebanyak 4.601.576 dan jumlah tenaga non ASN sebanyak 2.355.092 dari 595 Instansi se Indonesia. Aba Subagja menyampaikan Pengembangan SDM menjadi penting dikarenakan masuk dalam 5 prioritas kerja Presiden periode 2019-2024. Menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia perlunya pembekalan Mindset, Skillset dan Toolset SDM yang berdaya saing. Untuk itu apapun yang dilakukan harus berdampak, salah satunya melalui pemerintahan berbasis data digital.
Dalam materinya Subagja menjelaskan mengenai transformasi ASN dan komponen pendukung berupa regulasi yang baik, platform digital (Smart ASN), pegawai yang memiliki perkembangan dan pimpinan yang cakap dan berkomitmen. Kemudian tidak lupa pula beliau menyarankan ASN harus memiliki jabatan Fungsional. Jenis jabatan tertuang pada UU ASN No 20 Tahun 2023 yang membagi jabatan ASN menjadi jabatan manajerial dan non manajerial. Beliau juga menginfokan pengadaan CPNS 2024 ini dikhususkan untuk penempatan IKN, namun mekanisme pelaksananya masih terus berproses.
Selama workshop, peserta aktif terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data pegawai, serta berbagai solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas data dan efisiensi proses administratif. Diharapkan bahwa hasil dari workshop ini akan menghasilkan tata kelola kepegawaian yang lebih baik. (RA, ELS, AFS, M.Is, Mtm).